Perumahan dan Pertahanan

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG PENETAPAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT-KREDIT TERTENTU

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG BENTUK SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN, DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG FORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG PENYELENGARAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PENGATURAN PENGUASAAN TANAH OBYEK LANDREFORM SECARA SWADAYA

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG PENYELENGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DI DAERAH UJI COBA

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM KAWASAN-KAWASAN TERTENTU DI PROPINSI RIAU

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN MENTERI DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1987

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KOTA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DI SELURUH INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG FATWA TATA GUNA TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1986

TENTANG TATACARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1985

TENTANG TATACARA PENSERTIPIKATAN TANAH BAGI PROGRAM DAN PROYEK DEPARTEMEN PERTANIAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1984

TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN TANAH DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH, PEMBERIAN IZIN BANGUNAN SERTA IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGADAKAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1984

TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SEDERHANA/PERUMAHAN MURAH YANG DISELENGGARAKAN DENGAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH DARI BANK TABUNGAN NEGARA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 1984

TENTANG PENYEMPURNAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN TANAH DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH, PEMBERIAN IZIN BANGUNAN SERTA IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGADAKAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968

dottyexaviera